| Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia L Arliman Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11 (1), 1-20, 2019 | 82 | 2019 |
| Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LH Sujamawardi Dialogia Iuridica 9 (2), 2018 | 66 | 2018 |
| Implementasi gadai syariah (Rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia P Manahaar Dialogia Iuridica 10 (2), 97-104, 2019 | 59 | 2019 |
| Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia: Indonesia K Benuf, R Njatrijani, EA Priyono, N Adhim Dialogia Iuridica 11 (2), 046-069, 2020 | 51 | 2020 |
| Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia H Shohih Dialogia Iuridica 12 (2), 69-82, 2021 | 33 | 2021 |
| Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia HP Arifin Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10 (1), 65-76, 2018 | 31 | 2018 |
| Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia A Adhari Dialogia Iuridica 11 (1), 43-61, 2019 | 30 | 2019 |
| Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat RR Permata, T Safiranita, B Utama Dialogia Iuridica 10 (2), 33-38, 2019 | 29 | 2019 |
| Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya A Tjoneng Dialogia Iuridica 8 (2), 93-106, 2017 | 29 | 2017 |
| Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MR Aridhayandi Dialogia Iuridica 8 (2), 80-92, 2017 | 22 | 2017 |
| Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat A Adhari, I Ismaidar Dialogia Iuridica 9 (1), 013-028, 2017 | 17 | 2017 |
| Pertanggungjawaban Hukum yang Berkeadilan terhadap Aparatur Pemerintah pada Kasus Pengadaang Barang dan Jasa K Tejomurti Dialogia Iuridica 8 (2), 42-52, 2017 | 17 | 2017 |
| Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas … RG Pangestu Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi 10 (November), 77-95, 2018 | 16 | 2018 |
| Aspek hukum transaksi perdagangan melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T Safiranita Dialogia Iuridica 8 (2), 15-23, 2017 | 16 | 2017 |
| Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.) LR Sitorus Dialogia Iuridica 10 (2), 19-32, 2019 | 14 | 2019 |
| Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen I Rishan Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10 (1), 44-64, 2018 | 14 | 2018 |
| Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) HC Krisnawangsa, CTA Hasiholan, MDA Adhyaksa, LF Maspaitella Dialogia Iuridica 13 (1), 1-15, 2021 | 12 | 2021 |
| Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah L Hakim Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10 (1), 01-15, 2018 | 12 | 2018 |
| Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia A Adhari Dialogia Iuridica 12 (1), 031-048, 2020 | 11 | 2020 |
| Problematika pengaturan cyberstalking (Penguntitan di dunia maya) dengan menggunakan annonymous account pada sosial media R Octora Dialogia Iuridica 11 (1), 77-96, 2019 | 11 | 2019 |
